Fraksi PPP Soroti Kinerja Keuangan 2025: Ketergantungan Transfer Pusat, Penurunan Infrastruktur, dan Realisasi Anggaran

Pandangan Umum Fraksi PPP (doc. Red)

Lantera.co.id, Padang Pariaman – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Padang Pariaman melalui Juru bicaranya Jendri menyampaikan evaluasi mendalam terhadap kinerja keuangan dan anggaran daerah dalam pandangan umum atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Penyampaian disampaikan juru bicara fraksi dalam rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (13/3).

Fraksi PPP mencatat adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp66,81 miliar atau sekitar 5,21 persen dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur keuangan daerah masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, fraksi mendorong pemerintah daerah lebih giat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor ekonomi, pengelolaan aset yang lebih baik, serta peningkatan layanan pajak dan retribusi.

Poin kedua yang menjadi perhatian adalah penurunan drastis belanja modal untuk sektor jalan, irigasi, dan jaringan. Anggaran pada sektor ini turun hingga 86,58 persen, dari Rp103,54 miliar pada 2024 menjadi hanya Rp13,89 miliar di tahun 2025. Fraksi mempertanyakan arah prioritas pembangunan, mengingat infrastruktur merupakan kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghubungkan antarwilayah.

Selain itu, Fraksi PPP juga menyoroti rendahnya realisasi sejumlah kegiatan yang hanya mencapai sekitar 27 persen. Hal ini disebabkan oleh kebijakan manajemen kas yang diterapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meskipun kebijakan tersebut penting untuk menjaga kestabilan keuangan, fraksi mengingatkan agar tidak menghambat pelaksanaan program yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.*(Red)

#Fraksi_PPP #DPRD_Kabupaten_Padang_Pariaman #Bupati_Padang_Pariaman #LKPJ_Bupati_Tahun_2025