Fraksi PPP: Manajemen Kurang Transparan & Minim Inovasi Hambat Pembangunan Padang Pariaman

Jendri Juru Bicara Fraksi PPP (doc. Red)

Lantera.co.id, Padang Pariaman – Dalam penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (13/3/2026), Juru bicara Fraksi PPP Jendri menyampaikan serangkaian catatan dan kritik strategis menyeluruh terkait kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Poin utama yang disorot pertama kali adalah kebijakan manajemen kas daerah yang dinilai kurang transparan. Menurut Fraksi PPP, kebijakan yang diterapkan TAPD berdampak langsung pada lambatnya kemajuan pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Tercatat realisasi beberapa kegiatan hanya berkisar sekitar 27 persen, angka yang dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Manajemen kas memang diperlukan, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau bahkan menghambat pelaksanaan program yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” tegas Fraksi PPP.

Selain itu, fraksi juga mencatat masih adanya sejumlah OPD dengan tingkat serapan anggaran yang rendah — khususnya pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menyikapi hal ini, Fraksi PPP meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain aspek pengeluaran, terkait penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD), langkah yang ditempuh dinilai belum berjalan maksimal. Fraksi PPP mendorong hadirnya terobosan dan inovasi kebijakan yang lebih progresif, guna menggali sepenuhnya potensi ekonomi yang dimiliki daerah.

Poin terakhir yang menjadi catatan penting adalah pola penilaian kinerja. Fraksi PPP menilai masih banyak program yang lebih berfokus pada penyelesaian urusan administrasi semata, namun belum cukup memperhatikan hasil akhir maupun dampak nyata yang dirasakan warga.

Oleh karena itu, Fraksi PPP meminta agar ke depannya setiap OPD mengubah orientasi kerja, dengan lebih menekankan pada capaian berbasis hasil, manfaat langsung bagi masyarakat, serta penetapan indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.* (Red)

 #LKPJ_2025 #Fraksi_PPP #DPRD_Padang_Pariaman #Pengelolaan_Keuangan_Daerah #Kinerja_Pemerintahan