Komisi III Intensifkan Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025
 |
| Rapat gabungan seluruh komisi dengan eksekutif kabupaten padang pariaman (doc. Red) |
lantera.co.id, Padang Pariaman – Komisi III DPRD Kabupaten Padang Pariaman tengah melaksanakan rangkaian pembahasan mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat pemberi mandat, sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pembahasan ini dilandasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Sesuai pembagian tugas yang ditetapkan, Komisi III yang diketuai Mothia Aziz, didampingi Hasan Basri sebagai Wakil Ketua dan Firman Arif sebagai Sekretaris, memikul tanggung jawab mengawal pembahasan sesuai ruang lingkup bidangnya.
Juru bicara Komisi III DPRD Padang Pariaman menjelaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah menggali capaian kinerja secara rinci di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
"Tujuan kami adalah mengetahui secara langsung dan terperinci sejauh mana capaian kinerja, hambatan yang ditemui di lapangan, serta inovasi yang telah dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah," ujar juru bicara dalam rapat gabungan komisi DPRD bersama eksekutif pada Rabu (8/4/2026).
Ia menambahkan, "Dari hasil pembahasan ini, kami akan merangkum catatan dan rekomendasi yang nantinya menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang."
Sebelumnya, Komisi III telah menggelar rapat internal pada 6 April 2026 guna memetakan isu-isu krusial, di mana pengelolaan keuangan, pendapatan, dan belanja daerah menjadi sorotan utama. Selain itu, pada 6 hingga 7 April 2026 juga dilaksanakan pertemuan intensif dengan tujuh OPD mitra kerja, yaitu Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perumda Tirta Anai, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Melalui selesainya rangkaian kegiatan ini, DPRD berharap dapat memberikan kontribusi nyata demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan transparan di Kabupaten Padang Pariaman.*(Redaksi)
#Pembahasan_LKPJ_2025
#Komisi_III_DPRD_Padang_Pariaman
#DPRD #Padang_Pariaman
#Akuntabilitas_Kinerja_Pemerintah
