Fraksi PAN Terima LKPJ 2025: Rekomendasi Percepat Pertanian, Perbaiki Irigasi dan Jalan

Hasanuddin, S.Pd., M.M., anggota DPRD Kabupaten Pariaman Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang memakai baju putih

Lantera, Padang Pariaman — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui juru bicaranya Hasanuddin, S.Pd., M.M., secara resmi menyampaikan pandangan akhir terhadap Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Pariaman Tahun 2025. Penyampaian ini berlangsung dalam rapat gabungan seluruh fraksi DPRD bersama Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung Ketua DPRD Aprinaldi, S.Pd., M.Pd., AIFO pada Senin (20/4/2026).

LKPJ ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban capaian kinerja pemerintah daerah sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi sarana peningkatan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setelah menelaah seluruh proses penyusunan hingga pembahasan di tingkat Komisi maupun Gabungan Komisi, Fraksi PAN menyatakan dapat menerima laporan tersebut, namun menyertakan sejumlah rekomendasi mendesak demi perbaikan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman Tahun 2025,” ujar Hasanuddin. Ia berharap seluruh catatan yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti secara nyata dan bertahap oleh pemerintah daerah.

Percepatan Program Pertanian Pusat dan Transparansi Pengadaan Alat Kesehatan

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PAN juga membahas percepatan program pertanian pusat dan transparansi pengadaan alat kesehatan. Khusus untuk sektor pertanian, Fraksi PAN menekankan pentingnya penyelesaian program yang bersumber dari Kementerian Pertanian agar tidak berlarut-larut. Hal ini dilakukan agar bantuan dan kebijakan pusat dapat dirasakan manfaatnya secara optimal, tepat waktu, serta tepat sasaran oleh para petani di lapangan.

“Kami menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani. Selain itu, ke depan tidak boleh terjadi lagi keterlambatan atau proses yang berlarut-larut dalam penyelesaian program pusat,” tegasnya.

Sementara itu, di sektor kesehatan, Fraksi PAN juga meminta Dinas Kesehatan menjamin proses pengadaan alat kesehatan berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas pelayanan di lapangan. “Kami menekankan pentingnya proses pengadaan yang sesuai kebutuhan, sehingga alat yang disediakan benar-benar bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” pungkas Hasanuddin.

Mendesak Perbaikan Irigasi Pasca Bencana dan Normalisasi Sungai

Selain sektor pertanian dan kesehatan, Fraksi PAN juga menyoroti infrastruktur pertanian dan konektivitas wilayah. Pertama, Fraksi PAN mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret memperbaiki saluran irigasi yang rusak akibat bencana namun hingga kini belum tersentuh penanganan. Kondisi ini dikhawatirkan semakin menghambat distribusi air serta menurunkan hasil panen dan kesejahteraan petani secara luas.

Menurut Hasanuddin, setidaknya ada tiga titik yang menjadi perhatian utama: saluran irigasi di Banda Kampung Paneh, Lapau Manggih Indarung Nagari Aie Tajun; Kampung Ladang Pilubang Nagari Katapiang; serta Kampuang Suduik Nagari Sungai Buluah. “Kami menyarankan pendataan menyeluruh diikuti alokasi anggaran memadai dan percepatan rehabilitasi, agar air dapat mengalir lancar kembali ke lahan pertanian masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PAN juga mendesak penanganan serius terhadap normalisasi Sungai Batang Tapakih yang membentang dari Marit Malintang sampai Sicincin. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mencegah masuknya material pasir ke area persawahan yang dapat merugikan petani. “Penanganan harus dilakukan secara serius, terencana, dan berkelanjutan, guna menjaga kelestarian aliran sungai serta melindungi produktivitas pertanian masyarakat,” tambah Hasanuddin.

Prioritas Perbaikan Jalan Akses Bandara dan Antarwilayah

Tak kalah penting, Fraksi PAN juga menyoroti kondisi jalan yang belum memadai, terutama Jalan Jambak menuju Katapiang yang merupakan akses utama menuju kawasan bandara. “Kami mendorong agar Bupati memprioritaskan perbaikan ini melalui percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta mendukung konektivitas menuju kawasan bandara secara optimal,” ujarnya.

Perbaikan juga ditujukan untuk Jalan Kampung Ladang Lubuk Alung menuju Kampung V Koto Jambak di Nagari Balah Hilia. “Peningkatan jalan ini dinilai sangat penting untuk memperlancar akses transportasi masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah,” pungkas Hasanuddin.

Dengan disampaikannya seluruh rekomendasi tersebut, Fraksi PAN berharap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat segera menindaklanjuti setiap catatan secara nyata, sehingga capaian kinerja dan pelayanan publik dapat semakin meningkat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Padang Pariaman ini kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabahitaufik Walhidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.”*(Redaksi)

#Fraksi_PAN #LKPJ_2025 #Padang_Pariaman #Pertanian #Kesehatan #Irigasi #Infrastruktur #Jalan_Daerah #Transparansi_Publik