PKS Soroti Penanganan ODGJ, Baliak ka Surau, Ruang Digital & Tata Kelola Keuangan Padang Pariaman

St. Deddy Firmansyah, S.H., Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman sekaligus Juru bicara fraksi PKS

Lantera, Padang Pariaman — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan akhir yang komprehensif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (20/4/2026). Juru Bicara Fraksi PKS, menyoroti berbagai aspek strategis, mulai dari pembinaan sosial, infrastruktur, pemerintahan nagari, hingga pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

 

Pembinaan Sosial dan Generasi Muda

 

Dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya saing di era digital, Fraksi PKS meminta Pemerintah Daerah untuk terlibat aktif dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), termasuk melakukan pendataan kependudukan secara terkoordinasi bersama instansi terkait guna mencegah gangguan ketertiban di tengah masyarakat.

 

Selain itu, PKS juga menekankan pentingnya pembinaan generasi muda melalui Gerakan Baliak ka Surau, yang menggabungkan pembinaan iman dan aktivitas kebugaran di lingkungan surau. Fraksi juga mendesak pembangunan ruang digital yang memadai untuk mempersiapkan generasi muda yang cakap dan melek teknologi.

 

Infrastruktur Pasca Bencana dan Pelayanan Publik

 

Fraksi PKS mengapresiasi perbaikan infrastruktur PDAM pascabencana yang didukung bantuan dari Pemerintah Pusat, berharap suplai air bersih ke masyarakat dapat pulih dan meningkat. Namun, perhatian khusus juga diberikan pada jembatan Sawah Rawang — pintu masuk Nagari Campago Barat — yang sudah memakan korban dan didesak untuk segera diprioritaskan pembangunannya kembali. PKS juga mengingatkan agar setiap korban bencana banjir dan longsor yang kehilangan tempat tinggal dipastikan mendapatkan hunian tetap.

 

Percepatan Status Nagari dan Pilwana

 

Terkait pemerintahan nagari, Fraksi PKS meminta agar 15 nagari persiapan dapat segera ditingkatkan menjadi nagari definitif dalam waktu dekat. Peran Pejabat Wali Nagari harus dimaksimalkan, dan apabila ada yang terhambat karena rangkap jabatan, dicarikan solusi yang tepat. Selain itu, PKS berharap pelaksanaan pemilihan wali nagari (pilwana) yang sedang berjalan dapat berlangsung tertib, transparan, dan menghasilkan pemimpin yang amanah.

 

Pengawasan Internal dan Efektivitas Anggaran

 

Dalam aspek tata kelola, PKS menegaskan pentingnya Sistem Manajemen Kontrol pada Inspektorat agar berjalan efektif mendeteksi potensi penyimpangan anggaran sebelum menjadi temuan hukum. Pengawasan tidak hanya terbatas pada kelengkapan administrasi, tetapi juga harus berfokus pada audit berbasis manfaat guna memastikan setiap program berdampak nyata bagi masyarakat. Fraksi juga mengingatkan agar alokasi anggaran gaji pada masing-masing OPD dihitung secara cermat untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Evaluasi Zona Integritas pada dinas-dinas pelayanan publik juga dipandang penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada warga.

 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

 

Meskipun mengapresiasi capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 98 persen pada tahun 2025, Fraksi PKS menekankan bahwa capaian ini harus terus ditingkatkan. Upaya ekstensifikasi PAD yang belum tergarap optimal, seperti potensi pajak Tol dan Penerangan Jalan Umum melalui sistem meterisasi, diminta segera direalisasikan. Selain itu, perbaikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga didesak segera dilakukan agar penganggaran berbasis kinerja dengan data yang akurat dapat terwujud, didukung koordinasi yang intensif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat.*(Redaksi)

#Fraksi_PKS_Padang_Pariaman #LKPJ_2025 #Padang_Pariaman #ODGJ #DPRD_Kabupaten_Padang_Pariaman