BREAKING

Kendala Anggaran Tak Halangi Pembangunan & Pemulihan Pascabencana di Padang Pariaman

Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2025 diwakili Sekda
Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2025 ke DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Lantera)
lantera.co.id, Padang Pariaman — Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan bencana alam yang melanda, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap mampu melanjutkan pembangunan sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana. Hal tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh SekDa Rudy Repenaldi, S.STP, MM dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padang Pariaman Tahun 2025 di Kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (12/3/2026).

 

Menurut Bupati, strategi pembangunan daerah disusun berlandaskan visi dan misi serta mempertimbangkan isu-isu strategis. Fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

 

“Anggaran daerah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi pusat dan pengaturan yang lebih ketat pada alokasi belanja. Meski demikian, kami tetap berusaha bekerja secara efektif, produktif, dan profesional,” ungkapnya.

 

Upaya tersebut membuahkan hasil. Berbagai kemajuan terlihat dari pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hingga diraihnya sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat.

 

Namun perjalanan pembangunan sempat terganggu oleh bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025 hingga awal 2026. Dampaknya sangat luas: lebih dari 10.000 warga terdampak, ribuan rumah rusak atau terendam lumpur, jembatan dan jalan vital terputus, serta terjadi korban jiwa. Kerugian materiil diperkirakan menembus Rp268,5 miliar lebih, termasuk kerusakan lahan pertanian dan terganggunya jalur transportasi utama.

 

Alih-alih menyerah, pemerintah daerah memilih terus bergerak cepat. Fokus utama ditujukan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pendataan menyeluruh, koordinasi dengan pemerintah pusat, perbaikan jalan dan jembatan, hingga relokasi rumah yang rusak parah. Langkah lain meliputi penyaluran bantuan logistik, penanganan kesehatan, pemulihan lahan pertanian, serta normalisasi aliran sungai agar risiko bencana berulang dapat ditekan.

 

“Kami terus mengajukan dukungan ke pemerintah pusat dan mengoptimalkan anggaran daerah agar penanganan berjalan cepat. Semua ini tak lepas dari dukungan DPRD, sinergi dengan BPBD, TNI, Polri, pengusaha, tokoh masyarakat, dan perantau,” tegas Rudy Repenaldi.

 

Dengan kerja sama tersebut, target utama yang ingin dicapai adalah memulihkan kembali kondisi kehidupan masyarakat Padang Pariaman agar dapat beraktivitas secara normal secepatnya.*(Afril)

#Pemerintah_Daerah_Padang_Pariaman #Padang_Pariaman #Pembangunan_Daerah #Rehabilitasi #Keterbatasan_Anggaran #DPRD_Kabupaten_Padang_Pariaman

Posting Komentar