Mardiono: Restrukturisasi PPP Perkuat Organisasi Jelang Verifikasi Pemilu 2029
![]() |
| Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono |
Jakarta, Lantera – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyampaikan bahwa kebijakan restrukturisasi serta konsolidasi internal yang diambil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP bertujuan untuk memperkuat organisasi partai guna menyambut Pemilu 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Mardiono saat menanggapi pertanyaan media seputar dinamika kepengurusan DPP PPP pada Senin (2/11) di Jakarta.
Menurut Mardiono, langkah restrukturisasi kepengurusan ini bertujuan meningkatkan efektivitas roda organisasi, khususnya dalam menghadapi tahapan verifikasi administrasi partai untuk Pemilu 2029.
Restrukturisasi menyasar jabatan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin). Mardiono menilai keduanya tidak menjalankan tugas organisasi sebagaimana seharusnya.
Mardiono menegaskan bahwa status keduanya adalah penonaktifan tugas, bukan pemecatan, lantaran dinilai kurang aktif menjalankan fungsi kepengurusan pasca‑Muktamar PPP September 2025.
“Tidak ada istilah dipecat. Ini restrukturisasi agar kendali kepengurusan berjalan lebih efektif. Pengganti keduanya masih dalam proses penunjukan, sementara fungsi tugas sudah dijalankan oleh pengurus lain,” ujar Mardiono.
Mardiono menjelaskan bahwa pasca‑Muktamar sempat terjadi perbedaan pandangan internal antara kubu Mardiono dengan kubu Gus Yasin‑Agus Suparmanto yang berpotensi menimbulkan dualisme kepengurusan. Konflik tersebut akhirnya diselesaikan melalui rekonsiliasi atau islah yang dimediasi Kementerian Hukum. Kesepakatan islah menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum, Gus Yasin sebagai Sekretaris Jenderal, serta Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.
Namun, menurut Mardiono, setelah tercapainya kesepakatan islah kedua tokoh tersebut jarang hadir dalam agenda‑agenda resmi partai. Beberapa forum penting yang tidak dihadiri antara lain Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar Februari 2026, Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek Nasional) Fraksi PPP di Bali, serta Muswil dan Muscab PPP di berbagai daerah. Bahkan, Mardiono mengeklaim Gus Yasin pernah mengirim surat ke Polda Sulawesi Selatan untuk menghentikan pelaksanaan Mukernas PPP yang dinyatakan ilegal.
Mardiono menyatakan desakan restrukturisasi muncul dari para kader daerah. Sebab PPP segera memasuki tahapan verifikasi administrasi partai untuk Pemilu 2029, sehingga persoalan internal harus segera diselesaikan agar tidak menghambat proses verifikasi tersebut.
Mardiono menggunakan analogi pilot pesawat: apabila ada penumpang yang mengganggu kenyamanan seluruh penumpang, maka harus diambil langkah tegas demi keselamatan serta kelancaran perjalanan organisasi.
Meski terjadi penonaktifan tugas dua pengurus besar, Mardiono memastikan roda organisasi PPP tetap berjalan normal. Seluruh agenda nasional maupun kegiatan kader di daerah tetap berjalan sesuai jadwal tanpa gangguan berarti terhadap persiapan Pemilu 2029. (Af)
#Restrukturisasi_PPP #Muhammad_Mardiono #Pemilu_2029 #Verifikasi_Partai #Politik_Indonesia
