Fraksi PKS Catat Ketidakhadiran Bupati di Rapat Paripurna LKPJ 2025, Minta Koordinasi Lebih Baik

Pandangan Umum Fraksi PKS (doc. Red)

Lantera.co.id, Padang Pariaman – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan pandangan umum sekaligus memberikan catatan konstruktif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Penyampaian disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Sutan Dedy Firmansyah , dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada hari Jumat(13/3/2026).

Salah satu poin yang disoroti adalah ketidakhadiran Bupati secara mendadak pada sesi penyampaian nota LKPJ sehari sebelumnya, Kamis (12/3/2026). Fraksi menyatakan memahami alasan ketidakhadiran tersebut, yaitu karena Bupati harus mendampingi kunjungan kerja Menteri Kebudayaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

“Kami sangat menghargai dan memahami bahwa itu adalah tugas penting yang harus dijalankan kepala daerah. Namun, kunjungan pejabat negara semacam itu biasanya sudah direncanakan jauh hari sebelumnya,” ujar Sutan Dedy Firmansyah.

Fraksi PKS menyarankan agar ke depannya setiap perubahan jadwal atau halangan kehadiran segera dikomunikasikan secara resmi kepada pimpinan DPRD. Hal ini dinilai penting agar hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif tetap berjalan harmonis dan terhindar dari kesalahpahaman.

Lebih lanjut, Fraksi PKS menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan bukan semata-mata kritik, melainkan bagian dari fungsi pengawasan dan mitra kerja pemerintah. “Kami berharap setiap catatan ini dipandang positif, supaya roda pemerintahan tetap berjalan pada jalur pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya.

Penyampaian ini menjadi bagian dari tahapan evaluasi tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.*(Red)

#Partai_Keadilan_Sejahtera

#DPRD_Kabupaten_Padang_Pariaman

#Pemerintah_Daerah_Kabupaten_Padang_Pariaman