Pemprov Sumbar Percepat Rehabilitasi Pascabencana, Optimalkan Dana Tambahan TKD 534 Miliar

Mahyeldi Ansharullah saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi serta Rekonstruksi Pascabencana yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar (doc. Red)

Lantera, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan cara mengoptimalkan sepenuhnya pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah atau TKD yang bersumber dari pemerintah pusat. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, mengembalikan kualitas pelayanan publik, menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat sistem mitigasi bencana di masa mendatang.

Komitmen tegas tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi serta Rekonstruksi Pascabencana yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Kementerian Dalam Negeri, kementerian serta lembaga terkait, beserta seluruh kepala daerah dari kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Mahyeldi menegaskan bahwa tambahan alokasi TKD ini merupakan instrumen yang sangat krusial untuk mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar manfaat anggaran tersebut dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.

Selain mempercepat pelaksanaan, Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat perencanaan kerja, menetapkan skala prioritas yang paling mendesak, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan secara rapi sebagai bahan evaluasi ke depannya. Tak kalah penting, Mahyeldi juga menekankan agar pemerintah daerah membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui publikasi berbagai capaian pembangunan, sehingga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri yang diwakili Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Fernando Siagian memastikan bahwa seluruh dana tambahan TKD yang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana sudah selesai disalurkan sepenuhnya sejak April 2026. Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut sesuai fungsinya, yakni untuk mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan upaya mitigasi bencana.

Fernando juga mengimbau agar pemerintah daerah mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi, termasuk dampak musim kemarau serta fenomena El Nino, sehingga penanganan bencana ke depannya tidak lagi bersifat reaktif atau menunggu kejadian melainkan sudah direncanakan dan dipersiapkan sejak dini.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pemantauan Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di seluruh Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai angka sekitar 98 persen, bahkan sebagian besar wilayah sudah kembali memasuki musim tanam.

Secara keseluruhan, pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi seluruh daerah yang terdampak bencana di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Provinsi Sumatera Barat menerima alokasi sebesar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan secara bertahap mulai Februari hingga April 2026. Khusus untuk lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar, tersedia alokasi sebesar Rp534 miliar yang akan dilaksanakan oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah, dengan porsi terbesar disalurkan melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD pendukung lainnya. Seluruh dana ini diharapkan segera terealisasi secara maksimal agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan manfaatnya benar-benar terasa bagi masyarakat.*(Redaksi)

#Pemprov_Sumbar #Rehabilitasi_Bencana #Dana_TKD_Sumbar #Mahyeldi_Ansharullah #Penanganan_Bencana_Sumbar #Pembangunan_Sumbar