Fraksi PKB Bahas Bantuan Sosial dan Ekonomi Padang Pariaman

Sidang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKB terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025 (doc. Red)

Lantera.co.id, Padang Pariaman – Dalam sidang penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (13/3/2026), Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Afredison, S.Psi, menguraikan sejumlah catatan penting yang mencakup berbagai aspek, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga langkah-langkah memperkuat perekonomian masyarakat.

Mengenai proses penyaluran bantuan sosial, Afredison menegaskan perlunya kepastian bahwa data para penerima bantuan senantiasa diperbarui serta diverifikasi secara berkala. “Kami minta penjelasan sejauh mana data desil penerima bantuan tersinkronisasi dengan data terbaru, agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya. Tidak hanya itu, hal serupa juga ditanyakan terkait bantuan yang diperuntukkan bagi petani yang terdampak bencana, mulai dari ketersediaan alokasi dana dari pemerintah pusat hingga mekanisme penyalurannya yang diterapkan di lapangan.

Selain itu, Fraksi juga menekankan pentingnya menepati setiap komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat luas. “Kami berharap janji-janji seperti layanan BPJS kesehatan gratis bagi warga kurang mampu dan perbaikan jalan serta jembatan yang rusak di seluruh kecamatan dapat segera direalisasikan secara merata,” ujarnya.

Guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Afredison mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mendatangkan para investor sekaligus mempererat hubungan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di wilayah tersebut. “Langkah ini penting menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Penempatan ASN pun harus sesuai kompetensi, terutama yang punya jaringan ke pusat agar akses Dana Alokasi Khusus lebih maksimal,” jelasnya.

Di bagian akhir penyampaiannya, Fraksi menyoroti dampak dari tingginya angka pengangguran yang berisiko mendorong masyarakat terjerat dalam lingkaran pinjaman daring. “Oleh karena itu, kami minta seluruh kegiatan yang sudah masuk APBD 2026 segera dilaksanakan, supaya roda ekonomi berputar dan memberi dampak langsung bagi warga Padang Pariaman,” pungkas Afredison.*(Redaksi)

#Bantuan_Sosial_Padang_Pariaman #Fraksi_Pkb_Dprd #Ekonomi_Daerah