Bupati Jawab Fraksi Demokrat: Pascabencana, Efisiensi Anggaran, dan Program Sosial

Pemda menanggapi padangan umum serta rekomendasi dari DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red)

Mengenai efektivitas penanganan pascabencana, pemerintah daerah menyatakan sepakat sepenuhnya bahwa proses rehabilitasi harus dipercepat, didukung dengan pendataan dampak yang akurat dan tepat sasaran. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam upaya relokasi rumah rusak berat adalah terbatasnya cadangan tanah milik daerah. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan upaya agar lahan PLTA Singkarak untuk kebutuhan Hunian Sementara (HUNTARA) Asam Pulau serta lahan Balai Wilayah Sungai untuk HUNTARA Katapiang dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Jika disetujui, kedua lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan hunian tetap yang terpadu dan layak huni.

“Kami menyadari kebutuhan tempat tinggal yang aman bagi warga terdampak. Karena keterbatasan lahan milik daerah, kini kami sedang berusaha mengajukan hibah tanah agar dapat segera dibangun hunian yang layak,” jelas Bupati Jhon Kenedy Aziz.

Selain itu, pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai guna mempercepat proses normalisasi aliran air sesuai dengan kewenangan masing‑masing instansi. Seiring dengan makin luasnya cakupan wilayah yang berisiko terkena bencana, pemerintah juga menyepakati pentingnya segera menyusun dokumen resmi seperti Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Penanggulangan Darurat Bencana (RPDB). Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan risiko bencana di masa mendatang.

Menyikapi dorongan agar pengelolaan keuangan lebih hemat dan terarah, Pemerintah Kabupaten menyambut baik usulan tersebut. Pihaknya berkomitmen melakukan penghematan pada pos‑pos belanja yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kemudian mengalihkan dana yang tersisa ke pos belanja modal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan umum bagi seluruh warga.

“Kami sepakat anggaran harus bermanfaat nyata. Oleh sebab itu, penghematan akan kami lakukan secara selektif, dan hasilnya akan kami gunakan untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Di sektor pertanian dan kelautan, kerusakan lahan serta dampak yang dialami oleh nelayan telah didata secara lengkap dan dimasukkan ke dalam sistem JITUPASNA. Data ini menjadi dasar resmi untuk mengajukan bantuan pemulihan kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain itu, saat ini juga sedang berjalan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian, agar lahan yang rusak dapat kembali dimanfaatkan secara produktif dan mendukung perekonomian keluarga petani.

Sementara itu, di bidang pendidikan, pada tahun 2025 telah diberikan bantuan beasiswa kepada 40 pemuda berprestasi yang menempuh studi di perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, dengan nilai bantuan mencapai Rp110 juta bersumber dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMD. Mulai tahun 2026, pemberian beasiswa ini memiliki dasar hukum yang lebih kuat melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026, dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp50 juta. Di sisi lain, untuk bidang kesehatan, program unggulan daerah menjamin seluruh warga kurang mampu terdaftar sebagai peserta PBI‑JKN yang iurannya ditanggung pemerintah, dengan acuan data terpadu DTSEN agar tidak ada yang tertinggal.

“Kami ingin memastikan generasi muda berprestasi dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan, sekaligus menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga yang membutuhkan,” imbuh Bupati.

Sebagai penutup, Bupati menyampaikan bahwa rincian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan DPRD pada tahun sebelumnya telah dimuat secara jelas dalam laporan pertanggungjawaban ini. Sementara itu, saran‑saran baru yang disampaikan saat ini akan segera dipetakan dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan berikutnya agar dapat memberikan hasil yang maksimal bagi kemajuan daerah.*(Redaksi)

#Jawaban_Bupati_LKPJ_2025

#Fraksi_Demokrat_Padang_Pariaman

#Penanganan_Pascabencana

#Efisiensi_Dan_Pengelolaan_Anggaran

#Program_Pendidikan_Dan_Kesehatan