Bupati Jawab Fraksi Gerindra: Perkuat PAD, Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Sidang Jawaban Eksekutif menanggapi pandangan umum dari DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Aziz menyampaikan jawaban eksekutif secara terperinci dalam sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang berlangsung pada Senin (16/3/2026). Penjelasan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari efektivitas pembangunan, pengelolaan keuangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menyikapi saran agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga, Bupati menyatakan persetujuan penuh dari pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa langkah perbaikan akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap program yang dijalankan benar‑benar dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kami sepakat dan akan melakukan evaluasi berkala agar setiap kegiatan pembangunan benar‑benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Bupati Jhon Kenedy Aziz.

Selanjutnya, terkait usulan agar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan prioritas utama guna memperkuat kemandirian fiskal daerah, pemerintah daerah menyatakan sepenuhnya sependapat. Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah langkah strategis terus diterapkan, antara lain meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar lebih efektif, transparan, serta akuntabel. Dengan demikian, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat berkurang secara bertahap.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat juga tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi dengan baik sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di berbagai wilayah.

“Kebutuhan dasar tetap menjadi skala prioritas di Dinas PUPR, dan akan terus dievaluasi agar penanganannya semakin baik ke depannya,” jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Bupati, transformasi tata kelola serta penerapan sistem digitalisasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan yang prima, cepat, mudah, dan efisien — sekaligus menjadi inti dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai bukti nyata, sejumlah langkah telah dijalankan, seperti penyederhanaan struktur birokrasi dengan mengubah jabatan eselon IV menjadi pejabat fungsional, melakukan evaluasi kelembagaan, serta menyempurnakan Standar Operasional Prosedur guna memangkas alur pelayanan yang dirasa berbelit.

Terkait saran untuk memperkuat hubungan kerja dan koordinasi antar perangkat daerah, Bupati menyampaikan bahwa hal tersebut sudah segera ditindaklanjuti. Saat ini, telah dijadwalkan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin minimal sebulan sekali, yang bertujuan untuk memantau sekaligus mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah agar tetap selaras dan terpadu dalam melaksanakan tugas pembangunan.*(Redaksi)

#Jawaban_Bupati_LKPJ_2025

#Fraksi_Gerindra_Padang_Pariaman

#Peningkatan_Pendapatan_Asli_Daerah

#Pembangunan_Infrastruktur

#Reformasi_Birokrasi_Dan_Pelayanan_Publik