Bupati Jawab Fraksi Golkar: Perbaiki Perencanaan, Infrastruktur, dan Program Kesejahteraan

Pemda menyampaikan jawaban eksekutif secara resmi dalam sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Menanggapi pandangan umum serta masukan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Aziz menyampaikan jawaban eksekutif secara resmi dalam sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang berlangsung pada Senin (16/3/2026). Penjelasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, hingga upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tanggapan awal, pemerintah daerah menyampaikan rasa terima kasih atas penelaahan yang dinilai kritis namun tetap membangun. Lebih lanjut, disepakati bersama bahwa kesesuaian antara target yang direncanakan dengan hasil yang dicapai di lapangan menjadi indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, hal ini akan terus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan ke depannya.

“Kami menghargai setiap masukan yang disampaikan, karena menjadi acuan penting agar kinerja pemerintah semakin baik dan terarah,” ujar Bupati Jhon Kenedy Aziz.

Menyikapi saran agar kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran ditingkatkan sehingga penggunaan dana menjadi lebih optimal, Bupati menegaskan bahwa hal ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan siklus pengelolaan keuangan yang lebih sehat, transparan, dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Sementara itu, terkait upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, pemerintah menyatakan sepenuhnya sependapat dan telah menjabarkan rincian langkah strategisnya dalam tanggapan yang disampaikan kepada Fraksi PAN sebelumnya.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan akses jalan, sarana transportasi, serta ketersediaan fasilitas umum di berbagai wilayah, pemerintah akan melakukan pendataan lengkap beserta survei kondisi lapangan. Hasilnya nanti akan dijadikan dasar pengusulan agar dimasukkan ke dalam rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun anggaran 2027 mendatang.

Dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan, pemerintah daerah terus mengawasi pelaksanaan berbagai program bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial. Mulai dari Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, kepesertaan PBI‑JKN, hingga Kartu Indonesia Pintar, semuanya dipantau agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pangan, kesehatan, maupun pendidikan. Selain itu, dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga terus diperkuat melalui perluasan akses permodalan, penyelenggaraan pelatihan, pendampingan usaha, serta dorongan pemasaran produk lokal. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha sekaligus membuka kesempatan kerja baru bagi warga.

“Kami pastikan setiap bantuan dan program ekonomi berjalan sesuai tujuan, agar benar‑benar mengangkat taraf hidup masyarakat,” tegas Bupati.

Terakhir, terkait proses pemetaan dan penetapan batas wilayah Nagari Anduriang yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaannya saat ini masih menemui kendala. Hal ini disebabkan belum tercapainya kesepakatan bersama baik di dalam lingkungan nagari itu sendiri maupun dengan nagari tetangga yang berbatasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap adanya dukungan dan kerja sama dari semua pihak agar proses penegasan batas wilayah ini dapat diselesaikan secara tuntas dan damai.*(Redaksi)

#Jawaban_Bupati_LKPJ_2025

#Fraksi_Golkar_Padang_Pariaman

#Pengelolaan_Keuangan_Daerah

#Pembangunan_Infrastruktur

#Penanggulangan_Kemiskinan