Bupati Jawab Fraksi NasDem: Kelola Keuangan Hati‑hati, Prioritaskan Program Berdampak Langsung

Pemda menanggapi pandangan umum fraksi dari DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai NasDem terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Aziz menyampaikan jawaban eksekutif secara rinci dalam sidang resmi DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Senin (16/3/2026). Tanggapan ini mencakup aspek pengelolaan keuangan, dasar penyusunan anggaran, hingga prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagai pembuka, pemerintah daerah menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan Fraksi NasDem terhadap kinerja pemerintahan selama tahun anggaran berjalan. Bupati menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengajak seluruh unsur DPRD bekerja sama mewujudkan visi bersama.

“Ke depan kami akan terus meningkatkan kinerja dan mengajak seluruh anggota DPRD berkolaborasi mewujudkan Padang Pariaman yang maju dan sejahtera,” ujar Bupati Jhon Kenedy Aziz.

Menyikapi penekanan agar pengelolaan pendapatan daerah berjalan secara optimal, Bupati menjelaskan bahwa prinsip dan langkah strategisnya telah diuraikan secara rinci dalam tanggapan yang disampaikan kepada fraksi‑fraksi sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah juga sangat menghargai saran agar pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan penuh kehati‑hatian, sehingga tidak menimbulkan beban fiskal yang memberatkan keuangan daerah di masa mendatang.

Lebih lanjut, Bupati menjabarkan secara gamblang dasar penyusunan proyeksi pendapatan daerah. Untuk komponen Pendapatan Asli Daerah, angka yang ditetapkan disusun berdasarkan tren capaian selama tiga tahun terakhir, ditambah dengan perhitungan potensi riil yang dapat digali pada tahun berjalan. Sementara itu, besaran dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sudah ditetapkan melalui perhitungan yang terukur dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) didasarkan pada hasil pemeriksaan resmi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait arahan agar alokasi anggaran lebih terarah, pemerintah daerah menyatakan sepakat sepenuhnya. Selanjutnya, anggaran akan lebih diprioritaskan pada bidang‑bidang yang dampaknya langsung dirasakan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, antara lain pelayanan kesehatan dasar, mutu pendidikan, ketersediaan akses air bersih, serta program pemberdayaan ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di sisi lain, Bupati juga menegaskan kembali pentingnya prinsip keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini menjadi syarat utama agar tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi terkait dokumen perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan juga akan terus dijaga guna membangun dan memelihara kepercayaan publik. Terakhir, Bupati menyampaikan bahwa kepedulian Fraksi NasDem dalam melakukan pengawasan terhadap belanja yang berisiko sejalan dengan harapan pemerintah daerah sendiri, demi menjaga keuangan daerah tetap sehat dan bertanggung jawab.*(Redaksi)

#Jawaban_Bupati_LKPJ_2025

#Fraksi_NasDem_Padang_Pariaman

#Pengelolaan_Keuangan_Daerah

#Transparansi_Dan_Akuntabilitas

#Pembangunan_Berdampak_Masyarakat