Bupati Jawab Fraksi PAN: Tingkatkan PAD, Perbaiki Anggaran dan Percepat Pembangunan

Jhon Kenedy Aziz, saat menanggapi pandangan umum DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Menanggapi sejumlah saran dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Aziz menyampaikan jawaban eksekutif secara rinci dalam sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Senin (16/3/2026). Jawaban ini memuat langkah‑langkah strategis pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan mempercepat pembangunan.

Pertama, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk lebih serius dan fokus dalam menggali berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini akan dilakukan melalui perluasan dan pendalaman sumber pendapatan, serta menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh perangkat daerah dan mitra terkait agar target pendapatan dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, terkait penyusunan anggaran, dijelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu disusun dengan mengutamakan skala prioritas pelayanan dasar kepada masyarakat, tanpa mengesampingkan kesejahteraan para pegawai.

“Kami terus berupaya menciptakan struktur anggaran yang lebih sehat dan sesuai ketentuan,” ujar Bupati Jhon Kenedy Aziz.

Menyikapi kecenderungan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Bupati menyampaikan bahwa langkah yang diambil adalah menggenjot perolehan pendapatan daerah sendiri, sekaligus menekan pengeluaran pada pos‑pos belanja yang kurang bersifat prioritas. Selain itu, pemerintah juga menyambut baik dorongan agar kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan terus ditingkatkan, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar‑besarnya bagi masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah daerah juga menyatakan sepakat dengan pandangan Fraksi PAN mengenai pentingnya perbaikan sistem perencanaan serta percepatan pelaksanaan setiap program kerja. Hal ini bertujuan agar realisasi belanja modal dapat berjalan lebih optimal dan benar‑benar berdampak nyata bagi kemajuan wilayah, sekaligus menjadi catatan utama dalam pelaksanaan APBD pada tahun‑tahun mendatang.

Selain itu, pemerintah juga memperhatikan saran yang disampaikan terkait pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Menurut penjelasan Bupati, dana ini disiapkan secara tepat dan fleksibel khusus untuk mengantisipasi keadaan darurat, bencana alam, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Dengan ketersediaan dana tersebut, perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik dapat segera dilaksanakan sewaktu‑waktu dibutuhkan.

Sebagai penutup, Bupati menyampaikan bahwa masukan agar penyaluran belanja transfer dilakukan secara lebih tepat dan terencana juga telah diterima dengan baik. Hal ini akan menjadi perhatian bersama guna mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman.*(Redaksi)

#Jawaban_Bupati_LKPJ_2025

#Fraksi_PAN_Padang_Pariaman

#Peningkatan_Pendapatan_Asli_Daerah

#Pengelolaan_Keuangan_Daerah

#Percepatan_Pembangunan