Bupati Jawab Fraksi PKB: Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Perhatian Utama

Pemda menanggapi pandangan umum dari DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Aziz menyampaikan jawaban eksekutif secara terperinci dalam sidang resmi DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Senin (16/3/2026). Penjelasan ini mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari pelestarian budaya, penguatan ekonomi, hingga penanganan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, dalam bidang kebudayaan, pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan seperti Maulud Gadang akan terus dilaksanakan setiap tahun, disertai dengan peningkatan kualitas pengelolaannya. Demikian pula halnya dengan tradisi Pacu Kuda, yang dinilai tidak hanya berfungsi melestarikan warisan leluhur, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian sekaligus mendongkrak sektor pariwisata daerah. Selain itu, kegiatan Gotong Royong Akbar juga telah disepakati untuk dijadikan agenda rutin guna mempererat kebersamaan warga.

“Kami terus menjaga dan mengembangkan nilai budaya sekaligus menjadikannya sarana untuk memajukan ekonomi dan pariwisata masyarakat,” ujar Bupati Jhon Kenedy Aziz.

Menyikapi kondisi pembangunan yang dirasa belum merata di seluruh wilayah, pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh serta menetapkan skala prioritas penanganan, terutama bagi daerah‑daerah yang masih terisolir. Sementara itu, terkait kekhawatiran akan kelangkaan pupuk pascabencana di akhir tahun 2025 yang sempat mengganggu operasional di beberapa daerah, Bupati memastikan bahwa pasokan dari Pupuk Sriwijaya dan Petrokimia Gresik telah disiapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Barat dan sekitarnya.

Selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, pemerintah memperkuat akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperluas pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong perluasan pasar melalui pameran dan promosi secara daring. Di samping itu, seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD pada tahun sebelumnya juga disepakati untuk dilaksanakan secara lebih terukur dan terarah.

Dalam bidang pendidikan yang menjadi prioritas utama guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dilakukan penataan sekolah atau penggabungan satuan pendidikan yang jumlah muridnya masih sedikit. Langkah ini bertujuan agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif sekaligus mendukung pemerataan penempatan tenaga pengajar. Selain itu, program bantuan seragam sekolah juga akan terus dilanjutkan setiap tahunnya.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menyatakan sepakat agar pengelolaannya semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan perundang‑undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Sementara untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian, pengendalian alih fungsi lahan ditegaskan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang menetapkan kawasan khusus untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Mengenai capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat mencapai angka 75,71 pada tahun 2025, Bupati menjelaskan bahwa kenaikan tersebut didorong oleh kemajuan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Sedangkan untuk penyaluran bantuan sosial, pemerintah menggunakan data tunggal dari Basis Data Terpadu untuk Sosial Ekonomi (DTSEN) sebagai acuan resmi, yang diperbarui dan diverifikasi secara rutin setiap bulan dengan melibatkan petugas di seluruh nagari.

Lebih lanjut, bantuan untuk pemulihan pascabencana telah dicairkan pada tahap pertama, dengan target penyelesaian perbaikan jaringan irigasi pada rentang bulan April hingga Mei. Sementara itu, layanan kepesertaan BPJS Kesehatan secara gratis bagi warga kurang mampu tetap berjalan dan didukung oleh berbagai sumber pendanaan. Terkait kerusakan jalan dan jembatan, seluruh titik telah didata dan dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), serta diusulkan ke Kementerian PUPR. Beberapa ruas penting seperti Padang Karambie–Kalawi, Sungai Limau–Kalawi, serta jalur‑jalur di kawasan Ulakan dan sekitarnya telah dijadwalkan masuk dalam rencana kerja Dinas PUPR Kabupaten pada tahun 2027.

Untuk mengatasi permasalahan di bantaran sungai, warga diimbau agar mematuhi ketentuan jarak aman minimal 50 meter dari bibir sungai, sementara proses normalisasi aliran Batang Ulakan terus diupayakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, pendataan kebutuhan infrastruktur tetap dilakukan secara berkala. Selain itu, seluruh upaya penanganan bencana juga telah disusun dalam dokumen R3P sebagai acuan pemulihan yang terpadu dan terkoordinasi.

Di akhir penjelasannya, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berpegang teguh pada falsafah hidup masyarakat setempat, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Oleh sebab itu, akan dilakukan peninjauan kembali terhadap keaktifan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia, serta penguatan peran surau, masjid, dan lembaga adat. Terkait selisih jumlah Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa angka tahun 2024 mencakup seluruh PNS dan PPPK, sedangkan angka tahun 2025 hanya menghitung PNS aktif. Untuk mengatasi rasio guru dan murid yang belum ideal, dilakukan penataan tenaga pengajar, pengajuan formasi ke Kementerian PAN‑RB, serta upaya penyelesaian kebijakan mutasi PPPK ke Badan Kepegawaian Negara.

“Kami catat setiap masukan dan akan jalankan sesuai kemampuan serta prioritas, demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Padang Pariaman,” pungkas Bupati Jhon Kenedy Aziz.*(Redaksi)

#Jawaban_Bupati_LKPJ_2025

#Fraksi_PKB_Padang_Pariaman

#Pelestarian_Budaya_Daerah

#Peningkatan_Ekonomi_Dan_Pendidikan

#Pembangunan_Infrastruktur_Daerah