Bupati Jawab Pandangan Fraksi PKS: Capaian Daerah, Keuangan, dan Penanganan Bencana

Bupati Padang Pariaman menanggapi pandangan umum DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Menindaklanjuti pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Aziz menyampaikan jawaban eksekutif secara terperinci dalam sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Senin (16/3/2026). Jawaban ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan keuangan, capaian pembangunan, hingga penjelasan atas hal-hal yang menjadi perhatian fraksi.

Pertama, pemerintah daerah menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan hal itu, Bupati menegaskan komitmen untuk terus menggali potensi ekonomi baru, sehingga target pendapatan daerah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, terkait sejumlah perangkat daerah yang masih menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif rendah, hal tersebut telah dicatat secara khusus dan akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam menyusun alokasi anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan bermanfaat luas di masa mendatang.

“Kami terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki sistem penyerapan anggaran agar setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Bupati Jhon Kenedy Aziz.

Lebih lanjut, Bupati memberikan penjelasan terkait alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Awalnya dana ini ditetapkan sebesar Rp9,4 miliar, namun kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp14 miliar setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kenaikan tersebut bersumber dari bantuan khusus untuk penanganan bencana yang diterima dari daerah lain. Namun, karena dana baru masuk pada akhir bulan Desember, maka belum sempat direalisasikan penggunaannya pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Menyikapi perhatian yang diberikan terhadap visi pembangunan “Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”, Bupati menyampaikan harapan agar seluruh program di sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan dapat terus ditingkatkan efektivitasnya secara bersama‑sama. Ia juga menyampaikan sejumlah capaian positif, di mana angka kemiskinan berhasil turun dari 6,27 persen pada tahun 2024 menjadi 5,86 persen di tahun 2025. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan dari 4,57 persen menjadi 1,74 persen, yang menjadi tantangan untuk diperbaiki ke depannya.

“Kami bersyukur angka kemiskinan menurun, meski pertumbuhan ekonomi melambat. Hal ini menjadi catatan penting agar kami terus mengoptimalkan sektor unggulan daerah,” jelasnya.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Meskipun daya saing siswa masih berada pada tingkat menengah, Bupati menyampaikan bahwa terdapat kemajuan positif, di mana banyak lulusan sekolah menengah pertama di wilayah ini berhasil diterima di sekolah‑sekolah unggulan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyampaikan penghargaan atas dukungan yang diberikan terhadap upaya penanganan bencana dan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) guna mempercepat pemulihan kondisi wilayah. Secara rinci, penanganan lahan pertanian yang rusak telah difasilitasi, meliputi pengelolaan lahan OPLA non‑rawa seluas 446 hektare serta rehabilitasi sawah seluas 198 hektare sesuai panduan teknis dari Kementerian Pertanian. Sementara itu, untuk lahan yang mengalami kerusakan tingkat berat, penanganannya masih menunggu ketentuan dan pedoman khusus yang berlaku.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar penanganan lahan pertanian dapat segera diselesaikan dan petani kembali berproduksi dengan baik,” tegas Bupati.

Sebagai penutup jawabannya, Bupati juga memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya pada saat penyampaian nota pengantar LKPJ. Ia menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi secara tidak disengaja, karena berbarengan dengan jadwal kunjungan kerja Menteri Kebudayaan ke daerah. Kejadian ini pun dijadikan catatan penting agar ke depannya dapat menjaga hubungan kerja yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif. Akhirnya, ia berharap kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin demi kemajuan bersama.

“Kami berharap komunikasi dan kerja sama yang terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga pembangunan di Padang Pariaman berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga,” pungkasnya.*(Redaksi)

#Jawaban_Bupati_LKPJ_2025

#Fraksi_PKS_DPRD_Padang_Pariaman

#Pengelolaan_Keuangan_Daerah

#Capaian_Pembangunan_Padang_Pariaman

#Penanganan_Bencana_Dan_Pertanian