Bupati Jawab Pandangan Fraksi PPP: Tingkatkan PAD, Percepat Serapan Anggaran & Tangani Berbagai Aspirasi
![]() |
| Jhon Kenedy Aziz, Bupati Padang Pariaman menanggapi pandangan umum DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red) |
lantera.co.id, Padang Pariaman – Menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedy Aziz menyampaikan jawaban eksekutif secara rinci dalam sidang resmi DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Senin (16/3/2026). Jawaban ini mencakup berbagai aspek mulai dari pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas pelayanan, hingga tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan.
Dalam uraiannya terkait kinerja keuangan, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mengoptimalkan pelayanan perpajakan dan retribusi, serta memanfaatkan seluruh potensi aset daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait penurunan angka realisasi belanja fisik yang tercatat dari Rp103,54 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp13,89 miliar di tahun 2025, Bupati memberikan penjelasan bahwa capaian pelaksanaan pekerjaan secara fisik sebenarnya telah mencapai 85 persen. Penurunan nilai tersebut lebih disebabkan oleh proses penyerapan keuangan yang belum berjalan secara maksimal, bukan karena pekerjaan yang terhenti.
“Kami pastikan capaian fisik pembangunan sudah cukup baik, namun penyaluran dan pencairan dananya memerlukan ketelitian agar tetap sesuai aturan. Kami akan terus perbaiki sistemnya ke depan,” jelas Bupati Jhon Kenedy Aziz.
Selanjutnya, menyikapi kritik mengenai manajemen kas yang dinilai kurang transparan, Bupati menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil semata‑mata bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan serta memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban wajib daerah. Selain faktor tersebut, rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah kegiatan juga dipengaruhi oleh penyesuaian target pendapatan, sikap kehati‑hatian untuk menghindari risiko defisit, penyempurnaan administrasi, serta penyesuaian skala prioritas pembangunan.
“Setiap langkah pengelolaan keuangan kami landaskan pada prinsip kehati‑hatian dan kepatuhan aturan, agar keuangan daerah tetap sehat dan bermanfaat jangka panjang,” tegasnya.
Sementara itu, saran agar serapan anggaran menjadi perhatian utama disambut baik oleh pemerintah daerah dan akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh perangkat daerah. Sebagai upaya nyata meningkatkan pendapatan, pemerintah telah menerapkan sistem berbasis teknologi melalui layanan e‑PAD, sehingga pengelolaan pajak dan retribusi dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Ditegaskan pula bahwa seluruh kegiatan pembangunan ke depan akan semakin diarahkan agar memberikan hasil dan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kami sepakat bahwa pembangunan harus menyentuh langsung kebutuhan warga. Oleh karena itu, sistem e‑PAD kami terapkan agar pendapatan daerah meningkat dan bisa dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat,” imbuh Bupati.
Dalam bidang pendidikan, Bupati menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui pemberian kesempatan studi lanjut serta berbagai program pelatihan bagi tenaga pengajar. Khusus tahun 2026, direncanakan akan diadakan pelatihan untuk 50 orang kepala sekolah guna meningkatkan mutu manajemen satuan pendidikan. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga disiapkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp50 miliar, ditambah bantuan pemulihan pascabencana untuk 25 unit SD, 3 unit SMP, dan 21 lembaga PAUD dengan nilai mencapai Rp20,6 miliar.
Pemerintah daerah juga menyambut baik dukungan yang diberikan terhadap pengembangan nilai‑nilai religius dan budaya, yang disesuaikan dengan falsafah hidup masyarakat setempat, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Hal ini akan diwujudkan dengan memperkuat peran surau dan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan pembinaan karakter masyarakat.
Terkait berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pandangan fraksi, Bupati juga menjabarkan langkah‑langkah tindak lanjutnya. Perbaikan jaringan irigasi Anai telah diusulkan pendanaannya ke pemerintah pusat; pekerjaan normalisasi aliran sungai Batang Anai dan Pati Kayu akan dilaksanakan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran; permasalahan air bersih di wilayah Padang Lapai ditangani melalui pengoptimalan jaringan yang sudah ada sekaligus merencanakan pengembangan sistem baru; sedangkan pembangunan Jalan Lingkar Guguak Kayutanam telah dimasukkan ke dalam rencana kerja Dinas PUPR Kabupaten untuk tahun 2027 mendatang.
“Kami dengar dan catat setiap usulan yang disampaikan. Semua akan kami kerjakan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah agar hasilnya maksimal dan bermanfaat bagi warga,” pungkas Bupati Jhon Kenedy Aziz.*(Redaksi)
#Jawaban_Bupati_Atas_LKPJ
#Keuangan_Daerah_Padang_Pariaman
#Peningkatan_Pendapatan_Asli_Daerah
#Pembangunan_Pendidikan_Dan_Infrastruktur
#Aspirasi_Masyarakat_Padang_Pariaman
