Catatan Fraksi PKB: Bantuan Tepat Sasaran & Dorong Ekonomi Masyarakat

Juru Bicara Fraksi PKB, Afredison, S.Psi di Ruang Sidang DPRD (doc. Red)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Juru Bicara Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat (13/3/2026), Afredison, S.Psi, kembali menguraikan sejumlah catatan penting. Kali ini, penekanan diarahkan pada aspek penyaluran bantuan sosial hingga langkah-langkah nyata untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Pertama-tama, Afredison menyoroti soal penyaluran bantuan sosial, di mana ia meminta kepastian agar data penerima senantiasa diperbarui dan diverifikasi secara berkala. Menurutnya, hal ini menjadi syarat utama agar bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya.

“Kami minta penjelasan sejauh mana data desil penerima bantuan tersinkronisasi dengan data terbaru, agar bantuan benar‑benar tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, hal serupa juga ditanyakan terkait bantuan yang diperuntukkan bagi petani yang terdampak bencana. Ia ingin mengetahui secara rinci mulai dari ketersediaan alokasi dana dari pemerintah pusat hingga mekanisme penyaluran yang diterapkan langsung di lapangan.

Tidak hanya soal penyaluran bantuan, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya pemerintah daerah menepati setiap komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Sebab, janji yang tidak terealisasi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan.

“Kami berharap janji‑janji seperti layanan BPJS kesehatan gratis bagi warga kurang mampu dan perbaikan jalan serta jembatan yang rusak di seluruh kecamatan dapat segera direalisasikan secara merata,” ujarnya.

Lebih lanjut, guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Afredison mendorong pemerintah untuk lebih aktif mendatangkan investor sekaligus mempererat hubungan kerja sama dengan perusahaan yang sudah beroperasi di wilayah tersebut. Di samping itu, penempatan Aparatur Sipil Negara juga harus disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki, terutama bagi mereka yang memiliki akses ke pemerintah pusat agar penyerapan Dana Alokasi Khusus dapat berjalan lebih maksimal.

“Langkah ini penting menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Penempatan ASN pun harus sesuai kompetensi, terutama yang punya jaringan ke pusat agar akses Dana Alokasi Khusus lebih maksimal,” jelasnya.

Di bagian akhir penyampaiannya, Fraksi PKB menyoroti dampak dari tingginya angka pengangguran, yang dinilai memicu risiko masyarakat terjerat dalam pinjaman daring yang sering kali memberatkan. Oleh karena itu, Afredison meminta agar seluruh kegiatan yang sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 segera dilaksanakan tepat waktu.

“Oleh karena itu, kami minta seluruh kegiatan yang sudah masuk APBD 2026 segera dilaksanakan, supaya roda ekonomi berputar dan memberi dampak langsung bagi warga Padang Pariaman,” pungkas Afredison.*(Redaksi)

#Catatan_Fraksi_PKB

#LKPJ_Padang_Pariaman_2025

#Bantuan_Sosial_Tepat_Sasaran

#Peningkatan_Ekonomi_Daerah

#DPRD_Padang_Pariaman