Fraksi PKB Sampaikan Catatan Penting Atas LKPJ 2025

Sidang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKB Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025 (doc. Redaksi)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Dalam sidang penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat (13/3/2026), Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Afredison, S.Psi, menguraikan sejumlah catatan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan manusia, pengelolaan ruang, hingga pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Afredison, Sumber Daya Manusia merupakan kunci utama bagi kemajuan suatu daerah. Oleh sebab itu, kualitas serta pemerataan sarana pendidikan harus terus ditingkatkan, dan kesejahteraan tenaga pengajar pun perlu menjadi perhatian berkelanjutan. Di sisi lain, Fraksi juga menyampaikan apresiasi atas program bantuan baju sekolah gratis bagi siswa Sekolah Dasar se-Kabupaten Padang Pariaman, mengingat program ini sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga masyarakat.

Sementara itu, menyangkut pelayanan publik, kualitasnya dinilai masih memerlukan perbaikan melalui tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi agar proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Hal yang sama juga berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah; setiap anggaran harus digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta sepenuhnya berlandaskan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat hingga ke tingkat nagari.

Selain itu, Fraksi meminta penjelasan mendalam mengenai upaya pengendalian alih fungsi lahan. Secara khusus, mereka ingin mengetahui bagaimana peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak berubah menjadi kawasan perumahan, beserta mekanisme pengawasan dan pengaturan perizinan yang diterapkan.

Tidak berhenti di situ, Fraksi juga menanyakan persentase realisasi serta pola prioritas penggunaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan guna memastikan pengelolaan dana tersebut berjalan secara transparan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat luas.

Terakhir, menyikapi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, Fraksi meminta penjelasan rinci dari pemerintah daerah mengenai faktor-faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut. Dengan demikian, kemajuan yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang.* (Redaksi)

#Lkpj_Padang_Pariaman #Fraksi_Pkb_Dprd #Pembangunan_Daerah