Capai 91,87%, Komisi IV Sampaikan Tujuh Catatan Kinerja Dinkes

Rapat gabungan seluruh komisi dengan eksekutif (doc. Red)

Salah satu OPD yang menjadi sorotan utama adalah Dinas Kesehatan (Dinkes). Sebagai perangkat daerah yang memikul tanggung jawab urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Dinkes telah melaksanakan 5 program beserta 21 kegiatan selama tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp196.375.121.576,99, dengan realisasi penyerapan yang mencapai Rp180.426.818.644,- atau setara 91,87%.

Meskipun capaian penyerapan anggaran tergolong baik, juru bicara Komisi IV menegaskan terdapat sejumlah hal krusial yang harus segera ditindaklanjuti. "Pertama, kami meminta Dinas Kesehatan segera melaksanakan pengadaan dan pemasangan CCTV di setiap unit Puskesmas guna mendukung keamanan serta transparansi pelayanan. Selain itu, pihak dinas diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci terkait penggunaan dana pinjaman untuk pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Kecamatan Sungai Limau," tegasnya.

Lebih lanjut, Komisi IV juga mendesak pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan secara merata. "Kami menuntut agar setiap nagari dilayani oleh satu orang bidan desa, serta setiap Puskesmas memiliki minimal dua orang dokter, di mana setidaknya mencakup dokter mata dan dokter gigi. Di samping itu, setiap perubahan jabatan di lingkungan dinas harus disesuaikan kembali dengan ketentuan regulasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja atau Anjab-ABK sebagai pedoman resmi," tambahnya.

Komisi IV juga menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang belum merata. "Dari total 25 Puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, saat ini hanya 9 unit yang dinyatakan lengkap serta sesuai standar operasional. Oleh karena itu, kami meminta dinas segera meninjau dan melengkapi peralatan kesehatan di Puskesmas yang masih belum memenuhi standar," ujarnya.

Selain aspek sarana dan prasarana, perencanaan serta kinerja pelaksanaan program juga menjadi catatan penting. "Kami menilai kurang matangnya perencanaan program dan kegiatan yang komprehensif menjadi salah satu penyebab menurunnya capaian indikator kesehatan. Belum lagi koordinasi lintas program maupun lintas sektor yang belum berjalan optimal, sehingga pelaksanaan program kadang belum berjalan maksimal. Terakhir, kami meminta dinas berani menegur hingga menjatuhkan sanksi kepada dokter yang tidak bekerja secara optimal, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat berjalan sebagaimana harapan," pungkas juru bicara Komisi IV.*(Redaksi)

#Kinerja_Dinas_Kesehatan_Pariaman

#Pemenuhan_Fasilitas_Dan_Tenaga_Kesehatan

#Pelayanan_Kesehatan_Masyarakat