Fraksi PKB Sampaikan Catatan dan Apresiasi Terhadap LKPJ Padang Pariaman 2025

Afredison, S.PSi Juru Bicara Fraksi PKB (doc. Red)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Dalam sidang penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat (13/3/2026), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sejumlah catatan dan apresiasi menyeluruh. Penyampaian pandangan ini dibacakan langsung oleh Juru Bicara Fraksi PKB, Afredison, S.Psi, yang menyoroti berbagai aspek mulai dari pembangunan manusia hingga pengelolaan ruang dan keuangan daerah.

Sebagai langkah awal, Afredison menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Oleh sebab itu, kualitas serta pemerataan sarana pendidikan, di samping kesejahteraan tenaga pengajar, harus terus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Di sisi lain, Fraksi juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan program bantuan baju sekolah gratis bagi siswa SD se-Kabupaten Padang Pariaman, yang dinilai sangat meringankan beban ekonomi keluarga.

“Sumber Daya Manusia adalah kunci kemajuan. Oleh karena itu, kualitas dan pemerataan sarana pendidikan serta kesejahteraan tenaga pengajar harus terus diperhatikan. Kami juga memberikan apresiasi atas program bantuan baju sekolah gratis bagi siswa SD se‑Kabupaten Padang Pariaman yang sangat meringankan beban keluarga,” ungkap Afredison.

Selain bidang pendidikan, Fraksi menilai bahwa kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat diwujudkan melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi agar layanan yang diberikan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Prinsip yang sama juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana setiap anggaran harus berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta sepenuhnya berlandaskan peraturan yang berlaku mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat hingga ke tingkat nagari.

“Kualitas pelayanan publik dinilai masih perlu ditingkatkan lewat tata kelola yang transparan, akuntabel, serta pemanfaatan teknologi agar pelayanan makin cepat, mudah, dan efisien. Hal senada berlaku bagi pengelolaan keuangan daerah; anggaran harus berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan sepenuhnya berlandaskan peraturan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, serta benar‑benar menjawab kebutuhan nyata hingga tingkat nagari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKB meminta penjelasan mendalam terkait pengendalian alih fungsi lahan. Secara khusus, pihaknya ingin mengetahui bagaimana peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak berubah menjadi kawasan perumahan, lengkap dengan mekanisme pengawasan dan perizinan yang diterapkan selama ini.

“Kami meminta penjelasan mendalam terkait pengendalian alih fungsi lahan, khususnya peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari perubahan menjadi kawasan perumahan, lengkap dengan mekanisme pengawasan dan perizinannya,” tegas Afredison.

Selain itu, Fraksi juga menanyakan persentase realisasi serta pola prioritas penggunaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut berjalan secara transparan dan tepat guna, guna mendukung peningkatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat luas.

“Kami menanyakan persentase realisasi serta pola prioritas penggunaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat, guna memastikan pengelolaannya transparan dan tepat guna mendukung pelayanan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Di akhir penyampaiannya, Afredison menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Pariaman tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Fraksi meminta penjelasan rinci dari pemerintah daerah mengenai faktor‑faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut, agar keberhasilan ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun‑tahun mendatang.

“Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya, kami meminta penjelasan rinci dari pemerintah mengenai faktor‑faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut agar kemajuan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” pungkasnya.*(Redaksi)

#Pandangan_Fraksi_PKB

#LKPJ_Padang_Pariaman_2025

#DPRD_Padang_Pariaman

#Pengelolaan_Keuangan_Daerah

#Pembangunan_Daerah