Fraksi PKB Soroti Lingkungan, Irigasi, dan Penanganan Pascabencana

Penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati tahun 2025 (doc. Lantera)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Dalam penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat (13/3/2026), Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Afredison, S.Psi, kembali mengemukakan sejumlah catatan penting. Kali ini, perhatiannya diarahkan pada penanganan lingkungan, kebutuhan sektor pertanian, hingga upaya pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Pertama, terkait kondisi lingkungan dan aliran air, Fraksi meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan pemukiman warga yang berada di bantaran Sungai Batang Ulakan. Menurutnya, kondisi di lokasi tersebut dinilai sangat membutuhkan penanganan agar terhindar dari risiko bencana.

“Kami memohon agar didata rumah‑rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan di sana, serta segera dilakukan normalisasi sungai demi keselamatan bersama,” tegas Afredison.

Selain itu, dalam sektor pertanian, masalah jaringan irigasi menjadi salah satu poin utama yang disoroti. Pasalnya, masih banyak saluran pengairan yang rusak dan belum diperbaiki, sehingga mengakibatkan lahan persawahan tidak terairi dengan baik, bahkan terlantar dan berujung pada gagal panen. Oleh sebab itu, Fraksi meminta Bupati segera menindaklanjuti perbaikan fasilitas tersebut.

“Masih banyak irigasi yang rusak, ini berdampak langsung pada petani. Kami memohon Bupati menindaklanjuti perbaikan saluran pengairan ini,” tambahnya.

Di sisi lain, Fraksi PKB juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja pemerintah daerah dalam merespons kejadian bencana yang terjadi pada penghujung tahun 2025. Berkat sikap sigap serta koordinasi yang terjalin baik, situasi dapat dikendalikan bahkan hingga menarik perhatian pejabat tinggi negara, termasuk Presiden, untuk turun langsung meninjau lokasi kejadian.

Meskipun demikian, Afredison tetap meminta penjelasan secara rinci mengenai rencana lanjutan yang akan dijalankan. Hal ini penting agar seluruh proses pemulihan dapat berjalan sesuai target dan tidak menimbulkan permasalahan baru.

“Kami butuh mengetahui langkah strategis pemulihan pascabencana, terutama koordinasi bantuan dari pusat, provinsi, maupun pihak lain. Agar pelaksanaan terarah, efektif, dan tidak terjadi tumpang tindih saat disalurkan ke masyarakat,” pungkasnya.*(Redaksi)

#Lingkungan_Dan_Sungai

#Irigasi_Pertanian

#Penanganan_Pascabencana

#Fraksi_PKB_DPRD

#LKPJ_Padang_Pariaman_2025