Komisi III Rampungkan Pembahasan LKPJ Bupati 2025

Rapat gabungan seluruh komisi DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan Eksekutif (doc. Red)

lantera.co.id, Padang Pariaman – Proses pengkajian mendalam hingga pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 akhirnya resmi diselesaikan oleh Komisi III DPRD setempat. Rangkaian kegiatan ini berjalan cukup lama, dimulai dari rapat internal pada 6 April 2026, kemudian dilanjutkan pendalaman materi bersama tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada tanggal 6 dan 7 April di bulan yang sama.

Sebagai wujud tanggung jawab fungsi pengawasan, juru bicara Komisi III menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi yang dihasilkan wajib menjadi perhatian serius. "Kami menyarankan agar hasil pembahasan dan catatan yang telah diberikan kepada masing-masing OPD benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, baik oleh instansi terkait maupun Pemerintah Daerah," ujarnya saat menyampaikan laporan Komisi III dalam rapat gabungan seluruh komisi DPRD bersama pihak eksekutif, Rabu (8/4/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Komisi III memaparkan sejumlah capaian positif sekaligus catatan penting bagi setiap instansi. Pertama, Inspektorat Daerah mendapat apresiasi atas penyerapan anggaran mencapai 95,32%, namun didorong memperkuat pembinaan keuangan di lingkungan OPD, Nagari, dan satuan pendidikan, serta memastikan kelancaran tindak lanjut temuan BPK guna menghindari masalah hukum.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) diakui berhasil meningkatkan Indeks SPBE menjadi 4,07 sekaligus membangun infrastruktur digital. Meski demikian, Komisi III meminta segera dituntaskan pembangunan jaringan di wilayah yang masih blankspot di pelosok Nagari.

Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), diberikan apresiasi atas keberhasilan pemekaran 15 Nagari Persiapan. Namun, dewan mengingatkan pentingnya mengoptimalkan kinerja Penjabat Wali Nagari serta menjaga ketertiban pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026.

Kemudian Perumda Tirta Anai didukung rencana pembangunan 15 sumur bor pascabencana, namun diminta memperketat pengawasan jaringan pipa guna menekan kebocoran air, yang diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Perhubungan juga diapresiasi karena menyerap anggaran hingga 97,81%. Komisi III pun mendorong penyusunan rencana induk rambu lalu lintas serta penerapan meterisasi PJU agar anggaran listrik menjadi lebih efisien.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) mendapat penghargaan atas pembinaan 316 industri kecil dan menengah, namun didesak segera menyusun peta potensi investasi menyeluruh serta memperketat pengawasan kepatuhan pelaku usaha.

Terakhir, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dipuji karena melampaui target PAD hingga 100,83%. Meski begitu, Komisi III meminta percepatan pencairan anggaran bagi OPD serta pemenuhan kebutuhan dana dokumen strategis Dinas Perhubungan dan DPMPTP sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK.

Menyikapi hasil tersebut, juru bicara menekankan perbaikan arah kebijakan ke depan. "Strategi dan kebijakan harus disesuaikan dengan RPJMD serta visi misi daerah. Perencanaan di setiap OPD harus dipertajam, penganggaran berbasis kinerja dengan data akurat, tepat sasaran, dan memiliki hasil nyata," tegasnya.

Ia menambahkan pengelolaan keuangan memerlukan sinergi luas. "Setiap OPD menyesuaikan rencana dengan kemampuan keuangan daerah. Perlu koordinasi, sinkronisasi, serta program kolaboratif dan inovatif antar instansi agar capaian pembangunan semakin maksimal," tutupnya.*(Redaksi)

#LKPJ_Bupati_2025 #DPRD_Padang_Pariaman #Tata_Kelola_Pemerintahan #Kinerja_OPD #Pilwana_2026