Fraksi PAN Prihatin Ketidakhadiran Bupati, Soroti Keuangan Daerah Mulai dari PAD hingga Belanja Pegawai

Alam Syahri, SE, Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red)

Lantera.co.id, Padang Pariaman – Dalam sidang pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (13/3/2026), Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Alam Syahri, SE, membuka penyampaiannya dengan rasa keprihatinan atas ketidakhadiran Bupati dalam rapat paripurna tersebut.

Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam forum pertanggungjawaban merupakan bagian penting dari tanggung jawab untuk melaporkan kinerja dan penggunaan anggaran kepada dewan serta masyarakat luas. “Ketidakhadiran ini berpotensi menurunkan kredibilitas serta efektivitas proses pertanggungjawaban,” tegas Alam Syahri.

Fraksi PAN pun menekankan perlunya komunikasi yang erat dan terbuka antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran serta keterbukaan kepala daerah dinilai akan memperkuat transparansi dan sinergi pemerintahan. “Kami berharap forum seperti ini menjadi sarana membangun kerja sama yang baik demi kemajuan Padang Pariaman,” tambahnya.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen LKPJ, Fraksi PAN menyampaikan catatan rinci terkait kondisi keuangan daerah:

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meskipun capaian sudah cukup tinggi, Fraksi menilai penggalian potensi masih perlu diperkuat, disertai pengawasan dan koordinasi antar instansi agar pendapatan bisa terus tumbuh berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi target.

Poin yang mendapat perhatian paling serius adalah belanja pegawai yang berpotensi mencapai 61 persen, jauh melampaui batas maksimal 30 persen sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. “Jika tidak dikendalikan, hal ini berisiko menekan Tunjangan Perbaikan Penghasilan serta membatasi dana untuk pembangunan,” jelasnya. Pemerintah diminta menyeimbangkan peningkatan PAD dengan pengendalian belanja, agar kesejahteraan pegawai dan program pembangunan tetap terjamin.

Terkait Pendapatan Transfer

Penurunan aliran dana dari pusat dinilai sebagai peringatan penting. Ketergantungan yang tinggi membatasi keluwesan merancang program. Oleh karena itu, Fraksi PAN mendorong evaluasi sumber pendapatan transfer sekaligus memperkuat lagi upaya penggalian PAD, guna memperkokoh kemandirian fiskal Kabupaten Padang Pariaman.*(Redaksi)

#LKPJ_2025 #Fraksi_PAN #Alam_Syahri #DPRD_Kabupaten_Padang_Pariaman #Keuangan_Daerah #Padang_Pariaman