Fraksi Golkar Apresiasi Kinerja, Soroti Penyesuaian Perencanaan hingga Layanan

Nazir Tanjung, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Padang Pariaman (doc. Red)

Lantera.co.id, Padang Pariaman – Dalam sidang penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 yang digelar Jumat (13/3/2026) di ruang rapat DPRD, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Nazir Tanjung, menyampaikan penilaian yang mendalam setelah menelaah dokumen tersebut melalui rapat internal fraksi.

Laporan pertanggungjawaban ini disusun berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 16, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah, serta sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD 2021‑2026 bertema “Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”.

“Pandangan ini kami sampaikan agar dilakukan perbaikan ke depan, sehingga dana yang digunakan tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Nazir Tanjung.

Secara umum Fraksi Golkar mengapresiasi upaya pemerintah melaksanakan program pembangunan. Meski beberapa indikator menunjukkan kemajuan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara target dalam dokumen perencanaan dengan realisasi capaian di lapangan.

Terkait pengelolaan keuangan, masih ada program yang realisasinya belum mencapai sasaran, menandakan kualitas perencanaan dan penganggaran perlu ditingkatkan agar lebih realistis. Hal serupa berlaku pada Pendapatan Asli Daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan, mengingat ketergantungan pada dana transfer pusat masih cukup tinggi; diperlukan langkah strategis menggali potensi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah.

Selain itu, Fraksi menyoroti perlunya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur antarwilayah—terutama akses jalan, sarana transportasi, dan fasilitas di nagari dan desa—serta evaluasi mendalam program penanggulangan kemiskinan agar dampaknya nyata dirasakan. Pemerintah juga didukung untuk memperkuat pemberdayaan UMKM lewat permodalan, pelatihan, dan pemasaran guna memperluas lapangan kerja.

Terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik harus tetap jadi prioritas lewat peningkatan profesionalisme aparatur dan pemanfaatan teknologi. Secara khusus, Fraksi meminta perhatian serius DPMD terkait pemetaan nagari anduring yang belum selesai.

Menutup pernyataannya, Nazir Tanjung menegaskan seluruh catatan demi pemerintahan yang berpijak pada peraturan dan mencapai tata kelola yang baik. Fraksi juga meminta seluruh OPD terlibat menelaah lebih lanjut dalam rapat selanjutnya.*(Redaksi)

#LKPJ_2025 #Fraksi_Golkar #Nazir_Tanjung #Padang_Pariaman #Tata_Kelola_Pemerintahan